Kalau kita lihat daftar film Indonesia sepuluh tahun terakhir, ada hantu, ada cinta SMA, ada komedi horor. Yang jarang muncul justru salah satu hal yang paling sering bikin orang Indonesia kehilangan rumah: sengketa tanah. Mafia tanah, sertifikat ganda, warga yang tiba-tiba tahu tanahnya sudah berpindah nama. Semua itu nyata, dekat, dan menyakitkan. Tapi kok jarang jadi film?
Kenapa Mafia Tanah Jarang Jadi Cerita Film Indonesia
Alasannya bukan karena penonton tidak mau. Ada tiga hal yang bikin topik ini berat diangkat ke layar.
Pertama, risiko hukumnya nyata. Mafia tanah bukan cerita fiksi. Kalau sebuah film memakai pola kasus yang mirip dengan kejadian nyata, nama-nama di dalamnya bisa merasa difitnah dan menempuh jalur hukum. Sutradara dan penulis skenario tahu betul bahwa satu adegan bisa berujung somasi. Akibatnya, banyak yang memilih bercerita secara kiasan atau memindahkan latar ke masa lalu.
Kedua, musuhnya bukan satu orang. Film butuh antagonis yang jelas. Di kasus tanah, yang jadi lawan warga sering kali bukan satu preman, tapi rantai panjang: makelar, notaris, oknum petugas, perusahaan, sampai sistem administrasi yang bolong. Sulit membuat penonton marah pada sesuatu yang abstrak.
Ketiga, dokumen itu membosankan di kamera. Bagaimana caranya membuat sertifikat jadi objek dramatis? Ini tantangan penyutradaraan yang serius. Sebagian sutradara memilih menghilangkan detail teknis dan fokus pada manusia yang kehilangan tempat tinggal. Itu pilihan yang masuk akal, tapi membuat tema mafia tanah jadi kabur.
Film Indonesia yang Sudah Menyentuh Tanah dan Penggusuran
Meski jarang, bukan berarti tidak ada. Beberapa film sudah mengambil sudut ini, walau tidak selalu memakai kata "mafia tanah".
- Turah (2017) karya Wicaksono Wisnu Legowo. Berlatar sebuah kampung kecil, film ini menaruh kepala desa di tengah tekanan antara warga dan kepentingan besar yang mengincar tanah. Nuansanya khas desa Jawa, dan konfliknya tidak diselesaikan dengan pidato heroik.
- Siti (2014) karya Eddie Cahyono. Ceritanya memang soal perempuan yang bertahan hidup, tapi ada lapisan soal pantai dan tanah yang perlahan berpindah ke tangan yang lebih kuat. Realistis, tanpa musik dramatis.
- Bumi Manusia (2019). Ambil latar era kolonial, tapi inti konfliknya sangat modern: bagaimana hukum dan surat-surat dipakai untuk merampas tanah dan usaha dari orang yang tidak punya kuasa.
Perhatikan pola yang muncul. Film-film ini tidak memakai istilah "mafia tanah", tapi semuanya bercerita tentang orang kecil yang kalah karena selembar kertas. Itulah inti sebenarnya dari sengketa sertifikat, dan itu sudah pernah difilmkan.
Kalau Sertifikat Jadi Bukti di Layar, Apa yang Bisa Diceritakan
Menurut saya, justru ada banyak sudut yang belum digarap. Sengketa tanah itu bukan cuma soal penggusuran. Ada lapisan yang lebih kaya dan belum banyak disentuh.
Orang-orang di balik meja
Ada makelar tanah yang bicara halus tapi menandatangani apa saja. Ada notaris yang tahu ada yang tidak beres tapi tetap mengetik. Ada petugas ukur yang datang pagi-pagi membawa patok. Semua ini karakter yang kuat, dan semuanya manusia biasa, bukan penjahat berjubah hitam. Film yang berani menggambarkan mereka sebagai orang dengan cicilan dan anak sekolah akan jauh lebih menakutkan daripada film yang membuat mereka jadi karikatur.
Warga yang harus memilih
Yang sering luput dari pemberitaan adalah warga tidak selalu bersatu. Ada yang mau menerima uang ganti, ada yang menolak sampai mati, dan dua kubu ini bisa saling menyakiti. Konflik internal seperti ini bahan drama yang sangat kuat, dan hampir belum pernah jadi film.
Ujung cerita yang tidak selesai
Masalah terbesar film bertema ini adalah ending. Di dunia nyata, banyak sengketa tanah berlangsung bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Kalau difilmkan apa adanya, penonton bisa pulang dengan rasa frustrasi. Tapi justru di situ tantangannya. Film yang jujur tidak perlu memberi keadilan di menit terakhir. Ia hanya perlu membuat kita keluar dari bioskop dengan pertanyaan yang masih menyala.
Kenapa Kita Tetap Perlu Film Seperti Ini
Film bukan pengganti laporan pengadilan. Tapi film punya satu keunggulan: ia membuat hal yang abstrak jadi terasa. Angka sengketa tanah bisa kita lupakan dalam lima menit setelah membaca berita. Tapi wajah seorang ibu yang memegang fotokopi sertifikat di depan rumahnya, itu bisa menempel berhari-hari.
Selain itu, ada fungsi yang lebih praktis. Banyak orang baru sadar bahwa sertifikat bisa bermasalah setelah menonton cerita orang lain. Kesadaran itu sederhana tapi berharga: cek dokumen, simpan bukti pembayaran pajak, jangan serahkan berkas asli ke sembarang orang.
Jadi, jawaban atas pertanyaan di atas mungkin begini. Film Indonesia tentang mafia tanah sudah ada, hanya saja jumlahnya sedikit dan sering tidak disebut dengan nama itu. Yang kita butuhkan bukan sekadar lebih banyak film, tapi film yang berani masuk ke ruang yang paling tidak nyaman, tempat di mana tidak ada pahlawan dan tidak ada keadilan cepat.
